Sudah 1 bulan ini saya bekerja di bidang properti…hal ini membuat saya “sedikiiiit” mengerti tentang properti. secara umum pekerjaan saia yaitu menilai sebuah tanah apakah berpotensi untuk dibuat sebuah perumahan atau tidak. Jadi saia mensurvei tentang lokasi lahan, sarana prasarana, aspek pasar hingga sasaran yang ingin dicapai.
Sebagai perusahaan milik daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah PNS. Saat ini semakin banyak bertebaran perumahan-perumahan kelas menengah ke atas yang tidak terjangkau oleh kelas bawah yang menjadi kaum mayoritas. tetapi mengapa para praktisi properti kelas bawah tidak bisa meniru Pakuwon Group dan Citra Raya…Perhatikan saja, sebagian besar perumahan kelas “bawah” memiliki akses yang lebarnya hanya 5 meter saja sehingga tidak cukup untuk 2 mobil berpapasan. Mengapa pemerintah kita tidak bisa meniru perumahan-perumahan elit untuk menata kota tercinta kita ini.
Menurut Undang-Undang (yang saia tidak tahu tahun dan nomernya, saya hanya inget salah satu perkuliahan jaman muda…hehehe) bahwa seharusnya 60% dari sebuah lahan yang dibangun sebagai perumahan, sedangkan sisanya 40% digunakan sebagai fasum. Tetapi saya yakin, banyak perumahan-perumahan yang dikelola oleh pihak-pihak kita yang fasilitas umumnya kurang dari 40%.
Jadi, sebaiknya properti kita diolah oleh pihak pemerintah (= semrawut) atau pihak swasata (= mahal)?
selamat sayurq, selamat berkreasi lewat tulisan.. ciao..
nice article!
*mikir*
ada opsi ke 3 gak? yaitu tidak semrawut dan murah?!
harusnya pemerintah dan swasta bekerjasama menyediakan pemukiman yg layak, tertata dg baik, dan tentu saja dg harga yg terjangkau..
Ya mending ditangani oleh pihak swasta yang murah.
makin banyak penduduk, makin banyak kebutuhan papan yg harus dipenuhi, berbanding tebalik dengan luas lahan yg gak nambah2, harus banyakin rumah susun kayaknya
*halah sayah ngomong apa sih
@edi: nah,,emang harusnya ditangani swasta,,tapi masa pemerintah qt lepas tangan,,,ntar makin banyak aset yang lepas lg,,,
@ chatoer: di Indonesia ney,,beranggapan punya rumah harus punya halaman,,jadinya banyak lahan yang habis digunakan untuk perumahan,,,harusnya budaya itu harus diubah,,,
mo gimana dana dibatasi oleh pemerintah, sudah ada patokan2 angka dan nilai ataupun harga.
mungkin buat perumahan juga seperti itu.
saya juga banyak bergelut dibidang property, sehingga saya juga merasakan hal yang serupa..saya berpendapat harusnya pemerintah lebih konsisten mempertahankan RTRK nya..misal bukan hanya fasum dibuat 40% saja, tetapi juga harus ada aturan bahwa jalan minimal 6m ditambah jalur hijau 1 m di kedua sisinya yang berfungsi sebagai drainase jalan di bawahnya..
wah postingan pertamanya aja dah dahsyat